Di depan Taman Sriwedari terdapat sebuah panggung yang tumbuh pohon beringin yang rindang dan di atas panggung terlihat sepasang meriam yang kerap kali di jadikan sebagai panggung pertunjukan setiap ada event. Disini juga merupakan hot spot area jadi sering dimanfaatkan anak- anak muda untuk nongkrong hot spot an atau sekedar menikmati makanan yang terdapat di sepanjang jalan  dan sekedar mengambil foto.

Pada gerbang masuk pertama kita akan menemui patung dan sebuah rumah joglo yang sering kali dijadikan sebagai tempat orang beristirahat atau latiahn pertunjukan tarian – tarian daerah. Disini juga sering sekali digunakan sebagai tempat untuk lomba – lomba menari antar kota maupun antar daerah. Semakin masuk ke dalam kita akan disuguhi deratan – deretan rumah yang menawarkan berbagai macam souvenir dan mainan daerah atau alat- alat menari dan pewayangan.

Taman Sriwedari dan Segaran dibangun oleh Paku Buwono X yang merupakan adik ipar KRMT Wirjodiningrat. KRMT Wirjodiningrat membeli tanah Sriwedari dari seorang Belanda bernama Johannes Buselar pada 1877 dengan status tanah RVE (hak milik).

Setelah keluar Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, status kepemilikan tanah didaftarkan kembali namun hanya mendapat status hak guna bangunan (HGB) 22 karena baru didaftarkan tahun 1965.

Ahli waris KRMT Wirjodiningrat (per 2009 sejumlah kurang lebih 200 pewaris yang terbagi menjadi 11 kelompok dengan keinginan yang bermacam-macam) menggugat melalui Pengadilan Negeri Solo pada 1970. Pada 1980, keputusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung menyatakan ahli warus berhak atas HGB 22 sampai 1980. Pemerintah Kota Solo membayar ganti rugi uang sewa persil dan gedung, sementara gugatan agar pemkot mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung kepada ahli waris tidak dapat diterima. Pada 1980 ahli waris memperpanjang hak kepada BPN Solo namun tidak diterima.

Pada 1987 dan 1991, BPN menerbitkan Hak Pakai (HP) 11 dan HP 15 untuk tanah Sriwedari atas nama Pemkot Solo. Ahli waris KRMT Wirjodiningrat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menuntut pembatalan HP 11 dan HP 15.

Di PTUN Semarang, BPN kalah, tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya BPN menang. Di tingkat kasasi BPN kalah. Saat ini sedang berlangsung proses pengajuan peninjauan kembali. 17 April 2007 PK BPN ditolak Mahkamah Agung.